Hai,selamat malam guys.malam ini saya akan mengepost tugas perekonomian indonesia,semoga dapat menambah pengetahuan anda.. .
SISTEM EKONOMI INDONESIA
I.
Sistem Ekonomi Indonesia adalah seluruh lembaga-lembaga yang
dipergunakan bangsa Indonesia dalam mengolah dan meningkatkan segala sumber
daya yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan
yang dimaksud antara lain membangun manusia seutuhnya, mencapai masyarakat adil
dan makmur, spiritual dan material berdasarkan pancasila
·
PENGERTIAN SISTEM
Sistem pada dasarnya adalah
suatu organisasi besar yang menjalin berbagai subjek (atau objek) serta
perangkat kelembagaan dalam suatu tatanan tertentu. Subjek atau objek pembentuk
sebuah sistem dapat berupa orang-orang atau masyarakat, untuk suatu sistem
sosial atau sistem kemasyarakatan; mahluk-mahluk hidup dan benda alam untuk
suatu sistem kehidupan atau sistem lingkungan; barang atau alat, untuk suatu
sistem peralatan; data, catatan, atau kumpulan fakta, untuk suatu sistem
informasi; atau bahkan kombinasi dari subjek-objek tersebut.
·
SISTEM
EKONOMI DAN SISTEM POLITIK
Sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur
serta menjalin hubungan ekonomi antarmanusia dengan seperangkat kelembagaan
dalam suatu tatanan kehidupan. Sistem ekonomi terdiri atas
unsur-unsur manusia sebagai objek; barang-barang ekonomi sebagai objek;
seperangkat kelembagaan yang mengatur dan menjalinnya dalam kegiatan
berekonomi. Perangkat kelembagaan meliputi lembaga-lembaga ekonomi (formal
maupun nonformal); cara kerja; mekanisme hubungan; hukum dan
peraturan-peraturan perekonomian; kaidah dan norma-norma lain (tertulis maupun
tidak tertulis). Jadi dalam perangkat kelembagaan ini termasuk juga kebiasaan,
perilaku, dan etika masyarakat.
Sejarah
mencatat, negara-negara yang berideologi politik liberalisme dengan rejim
pemerintahan yang demokratis, pada umumnya menganut ideologi ekonomi kapitalisme
dengan pengelolaan ekonomi yang berlandaskan pada mekanisme pasar.
Sistem
ekonomi suatu negara dikatakan bersifat khas, sehingga bisa dibedakan dari
sistem ekonomi yang berlaku atau diterapkan di negara lain, berdasarkan sudut
tinjauan seperti:
1.
Sistem pemilikan sumber daya atau faktor-faktor produksi
2.
Keleluasaan masyarakat untuk saling berkompetisi satu sama lain dan untuk
menerima imbalan atas prestasi kerjanya
3.
Kadar peranan pemerintah dalam mengatur, mengarahkan, dan merencanakan kehidupan
bisnis dan perekonomian pada umumnya.
·
KAPITALISME
DAN SOSIALISME
Kapitalisme adalah suatu
paham yang memberikan kebebasan kepada individu untuk berusaha dan berkembang,
dimana setiap individu untuk berusaha dan berkembang, dimana setiap individu
mempunyai kesempatan yang sama dalam meningkatkan usahanya, jadi fungsi
pemerintah sebagai pelengkap kebebasan individu tersebut.
Sosialisme adalah
suatu paham yang semua kegiatan ekonominya dicampur tangani oleh negara dan
tidak diakui hak milik pribadi, sehingga setiap individu tidak diberikan
kebebasan dalam berusaha.
·
PERSAINGAN TERKENDALI
Persaingan
terkendali merupakan persaingan yang terencana dan dikendalikan pemerintah
untuk menghindari prsaingan tidak sehat dalam pasar barang tertentu dengan cara
membuka prioritas-prioritas bidang usaha, termasuk juga prioritas lokasi usaha
misalnya dengan mengumumkan daftar negatif investasi ( DNI ).
3.5 KADAR KAPITALISME DAN SOSIALISME
Cara menguur kadar kapitalisme dan sosialisme :
1. Pendekatan faktual struktural
Yakni menelaah peranan pemerintah atau negara
dalam struktur perekonomian.
• Menggunaan kesamaan agregat keynesian yang
berumusan :,
Y = C + I + G + ( X-M )
·
KADAR KAPITALISME DAN SOSIALISME
Unsur-unsur kapitalisme dan
sosialisme terkandung dalam pengorganisasian ekonomi indonesia. Seseorang bisa
melihat dari dua pendekatan. Pertama adalah dengan pendekatan
faktual-struktural, yakni setelah menelaah peranan pemerintah atau negara
dalam struktur perekonomian. Kedua adalah pendekatan sejarah, dengan
menelusuri bagaimana perekonomian bangsa diorganisasikan dari waktu ke waktu.
Untuk mengukur kadar keterlibatan pemerintah dalam perekonomian dengan
pendekatan faktual-struktural, dapat digunakan kesamaan agregat Keynesian yang
berumuskan Y = C + I+ G + (X – M). Dalam formula ini berarti produk atau
pendapatan nasional dirinci menurut penggunaan atau sektor pelakunya. Kesamaan
ini merupakan rumus untuk menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan
pengeluaran.
Dengan
pendekatan dapat dipelajari, betapa bangsa atau masyarakat kita tidak pernah
dapat menerima pengelolaan makroekonomi yang terlalu berat ke kapitalisme
ataupun sangat bisa ke sosialisme.
II.
Sejarah ekonomi indonesia
·
Sejarah prakolonial
Masa
Pra Kolonial
Sejarah Indonesia sebelum masuknya kolonialisme asing terutama Eropa, adalah
sejarah migrasi yang memiliki karakter atau sifat utama berupa perang dan
penaklukan satu suku bangsa atau bangsa terhadap suku bangsa atau bangsa
lainnya. Pada periode yang kita kenal sebagai zaman pra sejarah, maka dapat
diketemukan bahwa wilayah yang saat ini kita sebut sebagai Indonesia, telah
menjadi tujuan migrasi suku bangsa yang berasal dari wilayah lain. 2000 atau
3000 sebelum Masehi, suku bangsa Mohn Kmer dari daratan Tiongkok bermigrasi di
Indonesia karena terdesaknya posisi mereka akibat berkecamuknya perang antar
suku.
Kedatangan
mereka dalam rangka mendapatkan wilayah baru, dan hal tersebut berarti mereka
harus menaklukan suku bangsa lain yang telah berdiam lebih dulu di Indonesia.
Karena mereka memiliki tingkat kebudayaan yang lebih tinggi berupa alat kerja
dan perkakas produksi serta perang yang lebih maju, maka upaya penaklukan
berjalan dengan lancar. Selain menguasai wilayah baru, mereka juga menjadikan
suku bangsa yang dikalahkanya sebagai budak. Pada perkembangannya,
bangsa-bangsa lain yang lebih maju peradabannya, datang ke Indonesia, mula-mula
sebagai tempat persinggahan dalam perjalanan dagang mereka, dan kemudian
berkembang menjadi upaya yang lebih terorganisasi untuk penguasaan wilayah,
hasil bumi maupun jalur perdagangan. Seperti misalnya kedatangan suku bangsa
Dravida dari daratan India -yang sedang mengalami puncak kejayaan masa perbudakan
di negeri asalnya berhasil
mendirikan kekuasaan di beberapa tempat seperti Sumatra dan Kalimantan.
Mereka
memperkenalkan pengorganisasian kekuasaan dan politik secara lebih terpusat
dalam bentuk berdirinya kerajaan kerajaan Hindu dan Budha. Berdirinya
kerajaan-kerajaan tersebut juga menandai zaman keemasan dari masa kepemilikan
budak di Nusantara yang puncaknya terjadi pada periode kekuasaan kerajaan
Majapahit. Seiring dengan perkembangan perdagangan, maka juga terjadi emigrasi
dari para saudagar dan pedagang dari daratan Arab yang kemudian mendirikan
kerajaan-kerajaan Islam baru di daerah pesisir pantai untuk melakukan
penguasaan atas bandar-bandar perdagangan. Berdirinya kerajaan Islam telah
mendesak kerajaan-kerajaan Hindu dan Budha ke daerah pedalaman, dan mulai
memperkenalkan sistem bercocok tanam atau pertanian yang lebih maju dari
sebelumnya berupa pembangunan irigasi dan perbaikan teknik pertanian, menandai
mulai berkembangnya zaman feudalisme. Pendatang dari Cina juga banyak
berdatangan terutama dengan maksud mengembangkan perdagangan seperti misalnya
ekspedisi kapal dagang Cina di bawah pimpinan Laksamana Ceng Hong yang mendarat
di Semarang. Pada masa ini juga sudah berlangsung migrasi orang-orang Jawa ke
semenanjung Malaya yang singgah di Malaysia dan Singapura untuk bekerja
sementara waktu guna mengumpulkan uang agar bisa melanjutkan perjalanan ke
Mekah dalam rangka ziarah agama. Demikian juga orang-orang di pulau Sangir
Talaud yang bermigrasi ke Mindano (Pilipina Selatan) karena letaknya yang
sangat dekat secara geografis. Dari catatan sejarah yang sangat
ringkas tersebut, maka kita dapat menemukan beberapa ciri dari gerakan migrasi
awal yang berlangsung di masa-masa tersebut. Pertama, wilayah Nusantara menjadi
tujuan migrasi besar-besaran dari berbagai suku bangsa lain di luar wilayah
nusantara. Sekalipun pada saat itu belum dikenal batas-batas negara, tetapi
sudah terdapat migrasi yang bersifat internasional mengingat suku-suku bangsa
pendatang berasal dari daerah yang sangat jauh letaknya. Kedua, motif atau
alasan terjadinya migrasi pertama-tama adalah ekonomi (pencarian wilayah baru
untuk tinggal dan hidup, penguasaan sumber-sumber ekonomi dan jalur
perdagangan) dan realisasi hal tersebut menuntut adanya kekuasaan politik dan
penyebaran kebudayaan pendukung. Ketiga, proses migrasi tersebut ditandai
dengan berlangsungnya perang dan penaklukan, cara-cara yang paling vulgar dalam
sejarah umat manusia. Keempat, migrasi juga telah mendorong perkembangan sistem
yang lebih maju dari masa sebelumnya seperti pengenalan organisasi kekuasaan
yang menjadi cikal bakal negara (state) dan juga sistem pertanian.
·
Sejarah Monopoli VOC
Sejarah Aktivitas Kolonial dan
Monopoli Pergadangan VOC di Nusantara (1602-1800)
VOC telah diberikan hak monopoli terhadap perdagangan
& aktivitas kolonial di wilayah tersebut oleh Parlemen Belanda pada tahun
1602. Markasnya berada di Batavia, yg kini bernama Jakarta. Hindia-Belanda pada
abad ke-17 & 18 tak dikuasai secara langsung oleh pemerintah Belanda namun
oleh perusahaan dagang bernama Perusahaan Hindia Timur Belanda [bahasa Belanda: Verenigde Oostindische Compagnie atau VOC].
Tujuan utama VOC ialah mempertahankan monopolinya terhadap perdagangan rempah-rempah
di Nusantara. Hal ini dilakukan melalui penggunaan & ancaman kekerasan
terhadap penduduk di kepulauan-kepulauan penghasil rempah-rempah, &
terhadap orang-orang non-Belanda yg mencoba berdagang dengan para penduduk
tersebut. Contohnya, ketika penduduk Kepulauan Banda terus menjual biji pala
kepada pedagang Inggris, pasukan Belanda membunuh atau mendeportasi hampir
seluruh populasi & kemudian mempopulasikan pulau-pulau tersebut dengan
pembantu-pembantu atau budak-budak yg bekerja di perkebunan pala. VOC menjadi
terlibat dlm politik internal Jawa pada masa ini, & bertempur dlm beberapa
peperangan yg melibatkan pemimpin Mataram & Banten.
Monopili VOC Terhadap Nusantara Abad ke 17
Maret
1602-Belanda berusaha memonopoli perdagangan rempah-rempah dengan membentuk
suatu kongsi dagang bernama VOC [Vereenigde Oost-Indische Compagnie].
1603-VOC telah
membangun pusat perdagangan pertama yg tetap di Banten namun tak menguntungkan
kerena persaingan dengan para pedagang Tionghoa & Inggris.
Februari 1605-Armada
VOC bersekutu dengan Hitu menyerang kubu pertahanan Portugis di Ambon dengan
imbalan VOC berhak sebagai pembeli tunggal rempah-rempah di Hitu.
1602-Sir James
Lancaster kembali ditunjuk memimpin pelayaran yg armada berisi orang-orang The
East India Company & tiba di Aceh untuk selanjutnya menuju Banten.
1604-Pelayaran
yg ke-2 maskapai Inggris yg dipimpin oleh Sir Henry Middleton, maskapai ini
berhasil mencapai Ternate, Tidore, Ambon & Banda. Akan tetapi di wilayah yg
mereka kunjungi ini mendapat perlawanan yg keras dari VOC.
1609-VOC membuka
kantor dagang di Sulawesi Selatan namun niat tersebut dihalangi oleh raja Gowa.
Raja Gowa tersebut melakukan kerjasama dengan pedagang-pedagang Inggris,
Prancis, Denmark, Spanyol & Portugis.
1610-Ambon
dijadikan pusat VOC, dipimpin seorang-gubernur jendral. Tetapi selama 3 orang
gubernur-jendral, Ambon tak begitu memuaskan untuk dijadikan markas besar
karena jauh dari jalur-jalur utama perdagangan Asia.
1611-Inggris
berhasil mendirikan kantor dagangnya di bagian Indonesia lainnya, di Sukadana
[Kalimantan barat daya], Makassar, Jayakerta, Jepara, Aceh, Priaman, Jambi.
1618-Des Banten
mengambil keputusan untuk menghadapi Jayakarta & VOC dengan memaksa Inggris
untuk membantu, dipimpin laksamana Thomas Dale.
1619-Ketika VOC
akan menyerah pada Inggris, secara tiba-tiba muncul tentara Banten menghalangi
maksud Inggris. Karena Banten tak mau pos VOC di Batavia diisi oleh Inggris.
Akibatnya Thomas Dale melarikan diri dengan kapalnya; Banten menduduki kota
Batavia.
12 Mei 1619-Pihak
Belanda mengambil keputusan untuk memberi nama baru Jayakarta sebagai Batavia.
Mei 1619-Jan
Pieterszoon Coen, seorang Belanda, melakukan pelayaran ke Banten dengan 17
kapal.
30 Mei 1619-Jan
Pieterszoon Coen melakukan penyerangan terhadap Banten, memukul mundur tentara
Banten. Membangun Batavia sebagai pusat militer & administrasi yg relatif
aman bagi pergudangan & pertukaran barang-barang, karena dari Batavia mudah
mencapai jalur-jalur perdagangan ke Indonesia bagian timur, timur jauh, dari Eropa.
1619-Jan
Pieterszoon Coen ditunjuk menjadi gubernur-jendral VOC. Dia menggunakan
kekerasan, untuk memperkokoh kekuasaannya dia menghancurkan semua yg
merintangi. Dan menjadikan Batavia sebagai tempat bertemunya kapal-kapal dagang
VOC.
1619-Terjadi
migrasi orang Tionghoa ke Batavia. VOC menarik sebanyak mungkin pedagang
Tionghoa yg ada di berbagai pelabuhan seperti Banten, Jambi, Palembang &
Malaka ke Batavia. Bahkan ada juga yg langsung datang dari Tiongkok. Di sini
orang-orang Tionghoa sudah menjadi suatu bagian penting dari perekonomian di
Batavia. Mereka aktif sebagai pedagang, penggiling tebu, pengusaha toko, &
tukang yg terampil.
1620-Atas dasar
pertimbangan diplomatik di Eropa VOC terpaksa bekerjasama dengan pihak Inggris
dengan memperbolehkan Inggris mendirikan kantor dagang di Ambon.
1620-Dalam
rangka mengatasi masalah penyeludupan di Maluku, VOC melakukan pembuangan,
pengusiran bahkan pembantaian seluruh penduduk Pulau Banda & berusaha
menggantikannya dengan orang-orang Belanda pendatang & mempekerjakan tenaga
kerja kaum budak.
1623-VOC
melanggar kerjasama dengan Inggris, Belanda membunuh 12 agen perdagangan
Inggris, 10 orang Inggris, 10 orang Jepang; 1 orang Portugis dipotong
kepalanya.
1630-Belanda
telah mencapai banyak kemajuan dlm meletakkan dasar-dasar militer untuk
mendapatkan hegemoni perniagaan laut di Indonesia.
1637-VOC yg
telah beberapa lama di Maluku tak mampu memaksakan monopoli atas produksi pala,
bunga pala, & yg terpenting, cengkeh. Penyeludupan cengkeh semakin
berkembang, muncul banyak komplotan-komplotan yg anti dengan VOC.
Gubernur-Jendral Antonio van Diemen melancarkan serangan terhadap para
penyeludup & pasukan-pasukan Ternate di Hoamoal.
1638-Van Diemen
kembali ke Maluku & berusaha membuat persetujuan dengan raja Ternate dimana
VOC bersedia mengakui kedaulatan raja Ternate atas Seram, Hitu serta menggaji
raja sebesar 4. 000 real/tahun dengan imbalan bahwa penyeludupan cengkeh akan
dihentikan & VOC diberi kekuasaan de facto atas Maluku. Akan tetapi
persetujuan ini gagal.
1643-Arnold de Vlaming
mengambil kesempatan kekalahan Ternate dengan memaksa raja Ternate Mandarsyah
ke Batavia & menandatangani perjanjian yg melarang penanaman pohon cengkeh
di semua wilayah kecuali Ambon atau daerah lain yg dikuasai VOC. Hal ini
disebabkan pada masa itu Ambon mampu menghasilkan cengkeh melebihi kebutuhan
untuk konsumsi dunia.
1656-Seluruh
penduduk Ambon yg tersisa dibuang. Semua tanaman rempah-rempah di Hoamoal
dimusnahkan & akibatnya daerah tersebut tak didiami manusia kecuali jika
ekspedisi Hongi [armada tempur] melintasi wilayah itu untuk mencari pohon-pohon
cengkeh liar yg harus dimusnahkan.
1660-Armada VOC
yg terdiri dari 30 kapal menyerang Gowa, menghancurkan kapal-kapal Portugis.
Agustus-Desember
1660-Sultan Hasanuddin, raja Gowa dipaksa menerima persetujuan perdamaian
dengan VOC, namun persetujuan ini tak berhasil mengakhiri permusuhan.
18 November
1667-Sultan Hasanuddin dipaksa menandatangani perjanjian Bongaya, akan tetapi
Hasanuddin kembali mengobarkan pertempuran.
April 1668 &
Juni 1669-VOC melakukan serangan besar-besaran terhadap Goa & sesudah
pertempuran ini perjanjian Bongaya benar-benar dilakukan.
1669-Kondisi
keadaan Nusantara bagian timur bertambah kacau, kehidupan ekonomi &
administrasi tak terkendalikan lagi.
1670-VOC telah
berhasil melakukan konsolidasi kedudukannya di Indonesia Timur. Pihak Belanda
masih tetap menghadapi pemberontakan-pemberontakan tetapi kekuatannya tak
begitu besar.
1670-VOC
menebangi tanaman rempah-rempah yg tak dapat diawasi, Hoamoal tak dihuni lagi,
orang Bugis & Makassar meninggalkan kampung halamannya. Banyak orang-orang
Eropa & sekutu-sekutu yg tewas, semata-mata guna mencapai maksud VOC untuk
memonopoli rempah-rempah.
1674-Pulau Jawa
dlm keadaan yg memprihatinkan, kelaparan merajalela, berjangkit wabah penyakit,
gunung merapi meletus, gempa bumi, gerhana bulan, & hujan yg tak turun pada
musimnya.
1680-Di Jawa
Barat, kerajaan Banten pimpinan Sultan Ageng Tirtayasa mengalami masa
kejayaannya, Banten memiliki suatu armada yg dibangun menurut model Eropa.
Kapal-kapalnya berlayar memakai surat jalan menyelenggarakan perdagangan yg
aktif di Nusantara. Atas bantuan pihak Inggris, Denmark, Tiongkok orang-orang
Banten dapat berdagang dengan Persia, India, Siam, Vietnam, Tiongkok, Filipina
& Jepang. Banten merupaken penghasil lada yg sangat kaya.
1680-VOC pada
dasarnya hanya terbatas menguasai dataran-dataran rendah tertentu saja di Jawa.
daerah pegunungan seringkali tak berhasil dikuasai & daerah ini dijadikan
tempat persembunyian pemberontak. Tidak dapat dihindarkan lagi
pemberontakan-pemberontakan mengakibatkan kesulitan & menguras dana VOC.
1682-Pasukan VOC
dipimpin François Tack & Isaac de Saint-Martin berlayar menuju Banten guna
menguasai perdagangan di Banten. VOC merebut & memonopoli perdagangan lada
di Banten. Orang-orang Eropa yg merupaken saingan VOC diusir. Orang-orang
Inggris mengundurkan diri ke Bengkulu & Sumatera Selatan satu-satunya pos
mereka yg masih ada di Indonesia.
1683-1710-VOC
mengalami masalah keuangan yg sangat berat di wilayah Asia selama kurun waktu
tersebut. Di antara 23 kantornya hanya tiga [Jepang, Surat & Persia] yg
mampu memberikan keuntungan; sembilan menunjukkan kerugian setiap tahun
termasuk Ambon, Banda, Ternate, Makassar, Banten, Cirebon & wilayah pesisir
Jawa. VOC banyak mengeluarkan biaya-biaya yg sangat tinggi akibat pemberontakan
di samping pengeluaran pribadi VOC yg tak efesien, kebejatan moral, korupsi yg
merajalela. VOC juga menuntut semakin banyak kepada rakyat Jawa, yg
mengakibatkan pemberontakan yg terus berlanjut & pengeluaran VOC bertambah
tinggi.
1684-Gubernur-Jendral
Speelman meninggal. Terbongkarlah korupsi & penyalah gunaan kekuasaan.
Konon Speelman memerintah tanpa menghiraukan nasihat Dewan Hindia & banyak
melakukan pembayaran dengan uang VOC yg pada dasarnya tak pernah ada untuk
pekerjaan yg tak pernah dilakukan. Selama masa kekuasaan Speelmen jumlah
penjualan tekstil menurun 90%, monopoli candu tak efektif. Speelman juga banyak
melakukan penggelapan uang negara & pada 1685 semua penunggalan Speelman
disita negara.
8 Februari
1686-Dengan tipu muslihat Surapati berhasil membunuh François Tack dlm suatu
pertempuran. Tack tewas dengan dua puluh luka di tubuhnya.
1690-Belanda
berusaha membalas kekalahan yg dialami Tack tetapi gagal karena Surapati
menguasai teknik-teknik militer Eropa dengan baik.
Monopili VOC Terhadap Nusantara Abad ke 18
1702-Jumlah
kekuatan serdadu militer Belanda yg berkebangsaan Eropa hanya tinggal sedikit.
Administrasi VOC kacau balau
1706-Surapati
terbunuh di Bangil.
1721-VOC
mengumumkan apa yg dinamakan komplotan orang-orang Islam yg bermaksud melakukan
pembunuhan terhadap orang-orang Eropa di Batavia & juga orang-orang
Tionghoa.
1722-Perlakuan
terhadap orang-orang Tionghoa bertambah kejam & korup. Walaupun demikian
jumlah orang Tionghoa bertambah dengan pesat. VOC melakukan sistem kuota untuk
membatasi imigrasi, tetapi kapten-kapten kapal Tionghoa mampu menghindarinya
dengan bantuan dari pejabat VOC yg korupsi. Kebanyakan orang-orang Tionghoa
pendatang yg tak memperoleh pekerjaan sebagian besar mereka bergabung menjadi
gerombolan-gerombolan penjahat di sekitar Batavia.
1727-Posisi
ekonomi orang Tionghoa makin penting di satu pihak & sering terjadinya
kejahatan oleh orang Tionghoa, menimbulkan perasaan tak senang terhadap orang
Tionghoa. Rasa tak senang menjadi semakin tebal di kalangan warga bebas,
kolonis-kolonis Belanda yg tak dapat menandingi orang Tionghoa. Timbullah
kemudian rasa permusuhan & sikap rasialis terhadap orang Tionghoa.
1727-Pemerintah
kolonial Belanda mengeluarkan peraturan bahwa semua orang Tionghoa yg telah
tinggal 10 sampai 12 tahun di Batavia & belum memiliki surat izin akan
dikembalikan ke Tiongkok.
1729-Pemerintah
kolonial memberikan kesempatan selama 6 bulan kepada orang Tionghoa untuk
mengajukan permohonan izin tinggal di Batavia dengan membayar 2 ringgit.
1730-Dikeluarkan
larangan bagi orang Tionghoa untuk membuka tempat penginapan, tempat pemadatan
candu & warung baik di dlm maupun di luar kota.
1736-Pemerintah
kolonial mengadakan pendaftaran bagi semua orang Tionghoa yg tak memiliki surat
izin tinggal.
1740-Terdapat 2.
500 rumah orang Tionghoa di dlm tembok Batavia sedangkan jumlah orang Tionghoa
di kota & daerah sekitarnya diperkirakan 15. 000 jiwa. Jumlah ini
setidak-tidaknya merupaken 17% dari keseluruhan penduduk di daerah terebut. Ada
kemungkinan bahwa orang-orang Tionghoa sebenarnya merupaken unsur penduduk yg
lebih besar jumlahnya. Ada pula orang-orang Tionghoa di kota-kota pelabuhan
Jawa & Kartasura walaupun jumlahnya hanya sedikit.
1740-Terjadi
penangkapan terhadap orang Tionghoa, tak kurang 1. 000 orang Tionghoa
dipenjarakan. Orang Tionghoa menjadi gelisah lebih-lebih sesudah sering terjadi
penangkapan, penyiksaan, & perampasan hak milik Tionghoa.
4 Februari
1740-Segerombolan orang Tionghoa melakukan pemberontakan & penyerbuan pos
penjagaan untuk membebaskan bangsanya yg ditahan.
Juni
1740-Kompeni Belanda mengeluarkan lagi peraturan bahwa semua orang Tionghoa yg
tak memiliki izin tinggal akan ditangkapdan diangkut ke Sailan. Peraturan ini
dilaksanakan dengan sewenang-wenang.
September
1740-Tersiar berita bahwa segerombolan orang Tionghoa di daerah pedesaan
sekitar Batavia bergerak mendekati pintu gerbang Batavia. Mr. Cornelis di
Tangerang & de Qual di Bekasi, memerintahkan memperkuat pos-pos penjagaan.
7 Oktober
1740-Pasukan bantuan yg dikirim ke Tangerang oleh pemerintah kolonial diserang
oleh gerombolan Tionghoa, sebagian besar dari pasukan tersebut tewas.
Oktober
1740-Berdasarkan bukti yg didapatkan VOC menarik kesimpulan bahwa orang-orang
Tionghoa sedang merencanakan sebuah pemberontakan.
8 Oktober
1740-Kompeni Belanda mengeluarkan maklumat, antara lain perintah menyerahkan
senjata kepada kompeni. Jam malam diadakan.
9 Oktober
1740-Dimulainya pembunuhan terhadap orang Tionghoa secara besar-besaran. Yang
banyak melakukan pembunuhan ini ialah orang-orang Eropa & para budak. Dan
pada akhirnya ada sekitar 10. 000 orang Tionghoa yg tewas. Perkampungan orang
Tionghoa dibakar selama beberapa hari. Kekerasan ini berhenti sesudah orang
Tionghoa memberikan uang premi kepada serdadu-serdadu VOC guna melakukan
tugasnya yg rutin.
10 Oktober
1740-Pertahanan kompeni Belanda di Tangerang diserang oleh sekitar 3. 000 orang
pemberontak Tionghoa.
Mei
1741-Orang-orang Tionghoa yg berhasil lolos dari pembantaian di Batavia melarikan
diri ke arah timur menyusur sepanjang daerah pesisir. Mereka melakukan
perebutan pos di Juwana. Markas besar VOC dikepung & pos-pos lainnya
terancam.
Juli 1741-Pos
VOC di Rembang dihancurkan oleh orang-orang Tionghoa yg membantai seluruh
personel VOC.
Juli
1741-Prajurit raja yg berada di Kartasura menyerang pos garnisun VOC. Komandan
VOC Kapten Johannes van Velsen & beberapa serdadu lainnya tewas. Serdadu yg
selamat ditawari pilihan beralih ke agama Islam atau mati & banyak yg
memilih pindah agama.
November
1741-Pakubuwana II mengirim pasukan artileri ke Semarang. Pasukan
prajurit-prajurit tersebut bersatu dengan orang Tionghoa melakukan pengepungan
terhadap pos VOC. Pos VOC di Semarang ini dikepung oleh kira-kira 20. 000 orang
Jawa & 3. 500 orang Tionghoa dengan 30 pucuk meriam. Orang Jawa &
Tionghoa bersatu melawan kompeni Belanda.
Desember
1741-awal 1742-VOC merebut kembali daerah-daerah lain yg terancam serangan.
13 Februari
1755-VOC menandatangani Perjanjian Giyanti. Isinya VOC mengakui Mangkubumi sebagai
Sultan Hamengkubuwana I, penguasa separuh wilayah Jawa Tengah.
September
1789-Belanda mendengar desas-desus bahwa raja Jawa akan melakukan pembunuhan
terhadap orang-orang Eropa, sehingga mengutus seorang residen yg bernama
Andries Hartsick dengan memakai pakaian Jawa menghadiri pertemuan rahasia di
Istana Jawa.
1 Januari
1800-VOC secara resmi dibubarkan, didirikan Dewan untuk urusan jajahan Asia.
Belanda kalah perang & dikuasai Perancis. Wilayah-wilayah yg dimiliki
Belanda menjadi milik Perancis.
·
Sistem Tanam Paksa
Pengertian Tanam Paksa dan Sejarah Tanam Paksa
Tanam Paksa adalah Peraturan Mempekerjakan
seseorang dengan paksa yang sangat merugikan pekerja, dan tampa diberi gaji dan
tampa istirahat. Sistem Tanam Paksa telah menjadi sejarah bagi Rakyat indonesia
untuk itu mari kita membahasan Tanam Paksa dari proses-proses tanam paksa dan
penyebab dari kemunculan tanam paksa yang sangat merugikan Pekerja indonesia
serta mengapa indonesia sulit untuk melepaskan diri dari sistem tanam paksa
yang memiliki ketentuan-ketentuan pokok dalam sistem tersebut sehingga Tanam
Paksa tersebut terus berlangsung dan apakah tidak ada yang merasa kasihan dan
bahkan menentang sistem tanam paksa itu. Sejarah Sistem Tanam Paksa yang dimulai
pada tahun 1816 pemerintahan kolonia belanda kembali berkuasa di Indonesia.
Pada awalnya sebagai pemegang jabatan gubernur jenderal Hindia belanda adalah
Baron van der Dapellen. Ia mencoba menerapkan politik liberal ada masa
kekuasaannya. Namun, kebijakan itu mengalami kegagalan. penyebabnya, antara
lain sebagai berikut :
a. Kebijakan politik liberal tidak sesuai dengan sistem feodal di indonesia
terutama di jawa
b. Struktur birokrasi feodal yang panjang dan berbelit menyebabkan
pemerintah tidak dapat berhubungan langsung dengan rakyat:
c. Kas negara makin kosong akibat Perang Diponegoro yang tidak kunjung
selesai
d. Kesulitan keuangan makin membesar setelah Belgia sebagai salah satu
sumber dana melepaskan diri dari Belanda pada tahun 1830:
e. Ekspor Belanda kalah bersaing dengan Ingris.
Belajar dan kegagalan itu, pada tahun 1830
Belanda melantik Johannes van den Bosch menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Johannes van
den Bosch kemudian melaksanakan politik konservatif meniru gaya pemerintahan
Daendels dan Raffles yaitu dengan mengeksploitasi tenaga kerja penduduk
pribumi. Program kerja Van den Bosch itu lebih dikenal dengan nama Sistem
Tanam Paksa atau Cuhuurstelsel.
Tujuan utama Sistem Tanam Paksa tersebut adalah
mempero1eh pendapatan yang besar dengan mewajibkan menanam tanaman dagang yang
laku dan dibutuhkan di pasaran Eropa. seperti tebu, nila, teh, kopi, tembakau,
kayu manis, dan kapas. Ketentuan pokok Sistem
Tanam Paksa, antara lain sebagai berikut :
a. Para petani yang mempunyai tanah diminta menyediakan seperlima
tanahnya untuk ditanami tanaman perdagangan yang sudah ditentukan.
b. Bagian tanah yang digunakan untuk menanam tanaman wajib tersebut
dibebaskan dari pembayaran pajak.
c. Hasil dari penanaman tanaman perdagangan itu harus diserahkan kepada
pemerintah Belanda. Setiap kelebihan hasil panen dan nilai pajaknya akan
dibayarkan kembali sisanya.
d. Tenaga dan waktu untuk menggarap tanaman perdagangan tidak melebihi
dari tenaga dan waktu dalam menanam padi.
e. Kegagalan panen tanaman wajib menjadi tanggung jawab pemerintah
f. Bagi mereka yang tidak memiliki tanah, wajib bekerja selama 66 hari
dalam setahunnya di perkebunan milik pemerintah.
g. Penggarapan tanah untuk tanaman wajib akan diawasi langsung oleh
penguasa pribumi. Pegawai Belanda secara umum mengawasi jalanna penggarapan dan
pengangkutannya.
·
Sistem Ekonomi Kapitalis Liberal
1.Pengertian
Sistem ekonomi liberal kapitalis adalah sitem ekonomi yang
aset-aset produktif dan faktor-faktor produksinya sebagian besar dimiliki oleh
sektor individu/swasta. Sementara tujuan utama kegiatan produksi adalah menjual
untuk memperoleh laba.
Sistem perekonomian/tata ekonomi liberal kapitalis merupakan
sistem perekonomian yang memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk
melaksanakan kegiatan perekonomian seperti memproduksi barang, menjual barang,
menyalurkan barang dan lain sebagainya.
Dalam perekonomian liberal kapitalis setiap warga dapat mengatur
nasibnya sendiri sesuai dengan kemampuannya. Semua orang bebas bersaing dalam
bisnis untuk memperoleh laba sebesar- besarnya dan bebas melakukan kompetisi
untuk memenangkan persaingan bebas.
2.Ciri-ciri dari sistem ekonomi liberal
kapitalis antara lain :
a. Masyarakat diberi kebebasan
dalam memiliki sumber-sumber produksi.
b. Pemerintah tidak ikut campur
tangan secara langsung dalam kegiatan ekonomi.
c. Masyarakat terbagi
menjadi dua golongan, yaitu golongan pemilik sumber daya produksi dan
masyarakat pekerja (buruh).
d. Timbul persaingan dalam
masyarakat, terutama dalam mencari keuntungan.
e. Kegiatan selalu mempertimbangkan
keadaan pasar.
f. Pasar merupakan dasar
setiap tindakan ekonom.
g. Biasanya barang-barang
produksi yang dihasilkan bermutu tinggi.
1.
Keuntungan dan Kelemahan.
Sistem ekonomi liberal kapitalis selain
memilki keuntungan juga mempunyai kelemahan, antara lain :
a. Keuntungan :
1) Menumbuhkan inisiatif dan
kerasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi, karena masyarakat tidak perlu lagi
menunggu perintah dari pemerintah.
2) Setiap individu bebas memiliki untuk sumber-sumber
daya produksi, yang nantinya akan mendorong partisipasi masyarakat dalam
perekonomian.
3) Timbul persaingan semangat untuk maju
dari masyarakat.
4) Mengahsilkan barang-barang bermutu
tinggi, karena adanya persaingan semangat antar masyarakat.
5) Efisiensi dan efektifitas tinggi,
karena setiap tindakan ekonomi didasarkan motif mencari keuntungan.
b. Kelemahan :
1) Terjadinya persaingan bebas
yang tidak sehat.
2) Masyarakat yang kaya semakin kaya,
yang miskin semakin miskin.
3) Banyak terjadinya monopoli masyarakat.
4) Banyak terjadinya gejolak dalam
perekonomian karena kesalahan alokasi sumber daya oleh individu.
5) Pemerataan pendapatan sulit dilakukan,
karena persaingan bebas tersebut.
Zaman Pendudukan Jepang di
Indonesia
1.
Masuknya Jepang ke Wilayah Indonesia
Sebagai negara fasis-militerisme di Asia, Jepang sangat kuat, sehingga meresahkan
kaum pergerakan nasional di Indonesia. Dengan pecahnya Perang Dunia II, Jepang
terjun dalam kancah peperangan itu. Di samping itu, terdapat dugaan bahwa suatu
saat akan terjadi peperangan di Lautan Pasifik. Hal ini didasarkan pada suatu
analisis politik. Adapun sikap pergerakan politik bangsa Indonesia dengan tegas
menentang dan menolak bahwa fasisme sedang mengancam dari arah utara. Sikap ini
dinyatakan dengan jelas oleh Gabungan Politik Indonesia (GAPI).
Sementara itu di Jawa muncul Ramalan Joyoboyo yang mengatakan bahwa pada suatu
saat pulau Jawa akan dijajah oleh bangsa kulit kuning, tetapi umur
penjajahannya hanya "seumur jagung". Setelah penjajahan bangsa kulit
kuning itu lenyap akhirnya Indonesia merdeka. Ramalan yang sudah dipcrcaya oleh
rakyat ini tidak disia-siakan oleh Jepang, bahkan dimanfaatkan dengan
sebaik-baiknya. Sehingga kedatangan Jepang ke Indonesia dianggap sebagai
sesuatu hal yang wajar saja.
Pada tanggal 8 Desember 1941 pecah perang di Lautan Pasifik yang melibatkan
Jepang. Melihat keadaan yang semakin gawat di Asia, maka penjajah Belanda harus
dapat menentukan sikap dalam menghadapi bahaya
kuning dari Jepang. Sikap tersebut dipertegas oleh Gubernur Jenderal Hindia
Belanda Jhr. Mr. A.W.L. Tjarda Van Starkenborgh Stachouwer dengan mengumumkan
perang melawan Jepang. Hindia Belanda termasuk ke dalam Front ABCD (Amerika
Serikat, Brittania/Inggris, Cina, Dutch/Belanda) dengan Jenderal Wavel (dari
Inggris) sebagai Panglima Tertinggi yang berkedudukan di Bandung.
Angkatan perang Jepang begitu kuat, sehingga Hindia Belanda yang merupakan
benteng kebanggaan Inggris di daerah Asia Tenggara akhirnya jatuh ke tangan
pasukan Jepang. Peperangan yang dilakukan oleh Jepang di Asia Tenggara dan di
Lautan Fasifik ini
diberi nama Perang Asia Timur Raya atau Perang Pasifik. Dalam waktu yang sangat
singkat, Jepang telah dapat menguasai daerah Asia Tenggara seperti Indochina,
Muangthai, Birma (Myanmar), Malaysia, Filipina, dan In¬donesia. Jatuhnya
Singapura ke tangan Jepang pada tanggal 15 Pebruari 1941, yaitu dengan
ditenggelamkannya kapal induk Inggris yang bernama Prince of Wales dan HMS
Repulse, sangat mengguncangkan pertahanan Sekutu di Asia. Begitu pula satu
persatu komandan Sekutu meninggalkan Indone¬sia, sampai terdesaknya Belanda dan
jatuhnya Indonesia ke tangan pasukan Jepang. Namun sisa-sisa pasukan sekutu di
bawah pimpinan Karel Door¬man (Belanda) dapat mengadakan perlawanan dengan
pertempuran di Laut Jawa, walaupun pada akhirnya dapat ditundukkan oleh Jepang.
Secara kronologis serangan-serangan pasukan Jepang di Indonesia adalah sebagai
berikut: diawali dengan menduduki Tarakan (10 Januari 1942),
kemu-dian.Minahasa, Sulawesi, Balikpapan, dan Arnbon. Kemudian pada bulan
Pebruari 1942 pasukan Jepang menduduki Pontianak, Makasar, Banjarmasin, Palembang,
dan Bali.
Pendudukan terhadap Palembang lebih dulu oleh Jepang mempunyai arti yang sangat
penting dan strategis, yaitu untuk memisahkan antara Batavia yang menjadi pusat
kedudukan Belanda di Indonesia dengan Singapura sebagai pusat kedudukan Inggris.
Kemudian pasukan Jepang melakukan serangan ke Jawa dengan mendarat di daerah
Banten, Indramayu, Kragan (antara Rembang dan Tuban). Selanjutnya menyerang
pusat kekuasaan Belan¬da di Batavia (5 Maret 1942), Bandung (8 Maret 1942) dan
akhirnya pasukan Belanda di Jawa menyerah kepada Panglima Bala Tentara Jepang
Imamura di Kalijati (Subang, 8 Maret 1942). Dengan demikian, seluruh wilayah
Indo¬nesia telah menjadi bagian dari kekuasaan penjajahan Jepang
2. Penjajah Jepang di Indonesia
Bala Tentara Nippon adalah sebutan resmi pemerintahan militer pada masa
pemerintahan Jepang. Menurut UUD No. 1 (7 Maret 1942), Pembesar Bala Tentara
Nippon memegang kekuasaan militer dan segala 'kekuasaan yang dulu dipegang oleh
Gubernur Jenderal (pada masa kekuasaan Belanda).
Dalam pelaksanaan sistem pemerintahan ini, kekuasaan atas wilayah Indonesia
dipegang oleh dua angkatan perang yaitu angkatan darat (Rikugun) dan angkatan
laut (Kaigun). Masing-masing angkatan mempunyai wilayah kekuasaan. Dalam hal
ini In¬donesia dibagi menjadi tiga wilayah kekuasaan yaitu:
a. Daerah Jawa dan Madura dengan pusatnya Batavia berada di bawah kekuasaan
Rikugun.
b. Daerah Sumatera dan Semenanjung Tanah Melayu dengan pusatnya Singapura
berada di bawah kekuasaan Rikugun. Daera Sumatera dipisahkan pada tahun 1943,
tapi masih berada di bawah kekuasaan Rikugun.
c. Daerah Kalimantan, Sulawesi, Nusatenggara, Maluku, Irian berada di bawah
kekuasaan Kaigun.
3. Organisasi Bentukan Jepang
Pasukan Jepang selalu berusaha untuk dapat memikat hati rakyat Indonesia. Hal
ini dilakukan dengan tujuan agar bangsa Indonesia memberi bantuan kepada
pasukan Jepang. Untuk menarik simpati bangsa Indonesia maka dibentuklah
orgunisasi resmi seperti Gerakan Tiga A, Putera, dan PETA.
Gerakan Tiga A, yaitu Nippon Pelindung Asia, Nippon Cahaya Asia, Nippon
Pemimpin Asia. Gerakan ini dipimpin oleh Syamsuddin SH. Namun dalam
perkembangan selanjutnya gerakan ini tidak dapat menarik simpati rakyat,
sehingga pada tahun 1943 Gerakan Tiga A dibubarkan dan diganti dengan Putera.
Pusat Tenaga Rakyat (Putera) Organisasi ini dibentuk pada tahun 1943 di bawah
pimpinan "Empat Serangkai", yaitu Bung Karno, Bung Hatta, Ki Hajar
Dewantara, dan Kiyai Haji Mas Mansyur. Gerakan Putera ini pun diharapkan dapat
menarik perhatian bangsa Indonesia agar membantu pasukan Jepang dalam setiap
peperangan yang dilakukannya. Akan tetapi gerakan Putera yang merupakan
bentukan Jepang ini ternyata menjadi bume-rang bagi Jepang. Hal ini disebabkan
oleh anggota-anggota dari Putera yang memiliki sifat nasionalisme yang tinggi.
Propaganda anti-Sekutu yang selalu didengung-dengungkan oleh pasukan Jepang
kepada bangsa Indonesia ternyata tidak membawa hasil seperti yang diinginkan.
Propaganda anti Sekutu itu sama halnya dengan anti imperialisme. Padahal Jepang
termasuk negara imperialisme, maka secara tidak langsung juga anti terhadap
kehadiran Jepang di bumi Indonesia. Di pihak lain, ada segi positif selama masa
pendudukan Jepang di Indonesia, seperti berlangsungnya proses Indonesianisasi
dalam banyak hal, di antaranya bahasa Indonesia dijadikan bahasa resmi,
nama-nama di- indonesiakan, kedudukan seperti pegawai tinggi sudah dapat
dijabat oleh orang-orang Indonesia dan sebagainya.
Pembela Tanah Air (PETA) PETA merupakan organisasi bentukan Jepang dengan
keanggotaannya terdiri atas pemuda-pemuda Indonesia. Dalam organisasi PETA ini
para pemuda bangsa Indonesia dididik atau dilatih kemiliteran oleh pasukan
Jepang. Pemuda-pemuda inilah yang menjadi tiang utama perjuangan kemerdekaan
bangsa dan negara
Indonesia.
Tujuan awalnya pembentukan organisasi PETA ini adalah untuk memenuhi
kepentingan peperangan Jepang di Lautan Pasifik. Dalam perkembangan berikutnya,
ternyata PETA justru sangat besar manfaatnya bagi bangsa Indone¬sia untuk
meraih kemerdekaan melalui perjuangan fisik. Misalnya, Jenderal Sudirman dan
Jenderal A.H. Nasution adalah dua orang tokoh militer Indonesia yang pernah
menjadi pemimpin pasukan PETA pada zaman Jepang. Namun karena PETA terlalu
bersifat nasional dan dianggap sangat membahayakan kedudukan Jepang atas wilayah
In¬donesia, maka pada tahun 1944 PETA dibubarkan. Berikut-nya Jepang mendirikan
organisasi lainnya yang bernama Perhimpunan Kebaktian Rakyat yang lebih
terkenal dengan nama Jawa Hokokai (1944). Kepemimpinan organisasi ini berada di
bawah Komando Militer Jepang.
Golongan-golongan
Beberapa golongan yang terorganisir rapi dan menjalin hubungan rahasia dengan
Bung Karno dan Bung Hatta. Golongan-golongan itu di antaranya:
a. Golongan Amir Syarifuddin;
Amir Syarifuddin adalah seorang tokoh yang sangat anti fasisme. Hal ini sudah
diketahui oleh Jepang, sehingga pada tahun 1943 ia ditangkap dan diputuskan
untuk menjatuhkan hukuman mati kepadanya. Namun, atas perjuangan diplomasi Bung
Karno terhadap para pemimpin Jepang, Amir Syari¬fuddin tidak jadi dijatuhi hukuman
mati, melainkan hukuman seumur hidup.
b. Golongan Sutan Syahrir;
Golongan ini mendapatkan dukungan dari kaum terpelajar dari berbagai kota yang
ada di Indonesia. Cabang-cabang yang telah dimiliki oleh golongan Sutan Syahrir
ini seperti di Jakarta, Garut, Cirebon, Surabaya dan lain sebagainya.
c. Golongan Sukarni; Golongan ini mempunyai peranan yang sangat besar menjelang
proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pengikut golongan ini seperti Adam Malik,
Pandu Kerta Wiguna, Khairul Saleh, Maruto Nitimiharjo.
d. Golongan Kaigun; Golongan ini dipimpin oleh Ahmad Subardjo dengan
anggota-anggotanya terdiri atas A.A. Maramis, SH., Dr. Samsi, Dr. Buntaran
Gatot, SH., dan lain-lain. Golongan ini juga mendirikan asrama yang bernama
Asrama Indonesia Merdeka dengan ketuanya Wikana. Para pengajarnya antara lain
Bung Karno, Bung Hatta, Sutan Syahrir dan lain-lain.
4. Perlawanan Rakyat Terhadap Jepang
Buruknya kehidupan rakyat mendorong timbulnya perlawanan-perlawanan rakyat di
beberapa tempat seperti:
1. Pada awal pendudukan Jepang di Aceh tahun 1942 terjadi pemberontakan di Cot
Plieng, Lhok Seumawe di bawah pimpinan Tengku Abdul Jalil. Pemberontakan ini
dapat dipadamkan, dan dua tahun kemudian, yaitu pada tahun 1944 muncul lagi
pemberontakan di Meureu di bawah pim¬pinan Teuku Hamid yang juga dapat
dipadamkan oleh pasukan Jepang.
2. Karang Ampel, Sindang (Kabupaten Indramayu) tahun 1943 terjadi perlawanan
rakyat di daerah itu kepada Jepang. Perlawanan ini dipimpin oleh Haji Madriyan
dan kawan-kawannya, namun perlawanan ini berhasil ditindas oleh Jepang dengan
sangat kejamnya.
3. Sukamanah (Kabupaten Tasikmalaya), tahun 1943 terjadi perlawanan rakyat di
daerah itu kepada Jepang. Perlawanan ini dipimpin oleh Haji Zaenal Mustafa.
Dalam perlawanan ini Zaenal Mustafa berhasil mem-bunuh kaki-tangan Jepang.
Dengan kenyataan seperti ini, Jepang melaku-kan pembalasan yang luar biasa dan
melakukan pembunuhan massal terhadap rakyat.
4. Blitar, pada tanggal 14 Pebruari 1945 terjadi pemberontakan PETA di bawah
pimpinan Supriyadi (putra Bupati Blitar). Dalam memimpin pemberontakan ini
Supriyadi tidak sendirian dan dibantu oleh teman-temannya seperti dr. Ismail,
Mudari, dan Suwondo. Pada pemberontakan itu, orang-orang Jepang yang ada di
Blitar dibinasakan. Pemberontakan heroik ini benar-benar mengejutkan Jepang,
terlebih lagi pada saat itu Jepang terus menerus mengalami kekalahan di dalam
Perang Asia Timur Raya dan Perang Pasifik. Kemudian Jepang mengepung kedudukan
Supri¬yadi, namun pasukan Supriyadi tetap mengadakan aksinya. Jepang tidak kehilangan
akal, ia melakukan suatu tipu muslihat dengan menyerukan agar para pemberontak
menyerah saja dan akan dijamin keselamatannya serta akan dipenuhi segala
tuntutannya. Tipuan Jepang tersebut temyata berhasil dan akibatnya banyak
anggota PETA yang menyerah. Pasukan PETA yang menyerah tidak luput dari hukuman
Jepang dan beberapa orang dijatuhi hukuman mati seperti Ismail dan
kawan-kawannya. Di samping, itu ada pula yang meninggal karena siksaan Jepang.
Secara umum dapat dikatakan bahwa pendudukan Jepang di bumi Indo¬nesia tidak
dapat diterima. Jepang juga sempat mengadakan pembunuhan secara besar-besaran
terhadap masyarakat dari lapisan terpelajar di daerah Kalimantan Barat. Pada
daerah ini tidak kurang dari 20.000 orang yang menjadi korban keganasan pasukan
Jepang. Hanya sebagian kecil saja yang dapat menyelamatkan diri dan lari ke
Pulau Jawa. Setelah kekalahan-kekalahan yang dialami oleh Jepang pada setiap
peperangannya dalam Perang Pasifik, akhirnya pada tanggal 14 Agustus 1945
Jepang menyerah kepada pasukan Sekutu.
5. Dampak Pendudukan Jepang bagi Bangsa Indonesia
Bidang Politik. Sejak masuknya kekuasaan Jepang di Indonesia,
organisasi-organisasi politik tidak dapat berkembang lagi. Bahkan pemerintah
pen¬dudukan Jepang menghapuskan segala bentuk kegiatan organisasi-organisasi,
baik yang bersifat politik maupun yang bersifat sosial, ekonomi, dan agama.
Organisasi-organisasi itu dihapuskan dan diganti dengan organisasi buatan
)epang, sehingga kehidupan politik pada masa itu diatur oleh pemerintah Jepang,
walaupun masih terdapat beberapa organisasi politik yang terus berjuang
menentang pendudukan Jepang di Indonesia.
Bidang ekonomi. Pendudukan bangsa Jepang atas wilayah Indonesia sebagai negara
imperialis, tidak jauh berbeda dengan negara-negara imperialisme lainnya.
Kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia berlatar belakang masalah ekonomi, yaitu
mencari daerah-daerah sebagai penghasil bahan mentah dan bahan baku untuk
memenuhi kebutuhan industrinya dan mencari tempat pemasaran untuk hasil-hasil
industrinya. Sehingga aktivitas perekonomian bangsa Indonesia pada zaman Jepang
sepenuhnya dipegang oleh pemerintah Jepang.
Bidang pendidikan Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, kehidupan
pendidikan berkembang pesat dibandingkan dengan pendudukan Hindia Belanda. Pemerintah
pendudukan Jepang memberikan kesempatan kepada bangsa Indonesia untuk mengikuti
pendidikan pada sekolah-sekolah yang dibangun oleh pemerintah. Di samping itu,
bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa perantara pada sekolah-sekolah serta
penggunaan nama-nama yang diindonesiakan. Padahal tujuan Jepang mengembangkan
pendidikan yang luas pada bangsa Indonesia adalah untuk menarik simpati dan
mendapatkan bantuan dari rakyat Indonesia dalam menghadapi lawan-lawannya pada
Perang Pasifik.
Bidang kebudayaan Jepang sebagai negara fasis selalu berusaha untuk menanamkan
kebudayaannya. Salah satu cara Jepang adalah kebiasaan menghormat ke arah
matahari terbit. Cara menghormat seperti itu merupakan salah satu tradisi
Jepang untuk menghormati kaisarnya yang dianggap keturunan Dewa Matahari.
Pengaruh Jepang di bidang kebudayaan lebih banyak dalam lagu-lagu, film, drama
yang seringkali dipakai untuk propa¬ganda. Banyak lagu Indonesia diangkat dari
lagu Jepang yang populer pada jaman Jepang. Iwa Kusuma Sumantri dari buku
"Sang Pejuang dalam Gejolak Sejarah" menulis
"kebiasaan-kebiasaan dan kepercayaan-kepercayaan yang sangat merintangi
kemajuan kita, mulai berkurang. Bangsa kita yang telah bertahun-tahun
digembleng oleh penjajah Belanda untuk selalu 'nun inggih' kini telah berbalik
menjadi pribadi yang berkeyakinan tinggi, sadar akan harga diri dan
kekuatannya. Juga cara-cara menangkap ikan, bertani, dan lain-lain telah
mengalami pembaharuan-pembaharuan berkat didikan yang diberikan Jepang kepada
bangsa Indonesia, walaupun bangsa Indonesia pada waktu itu tidak secara sadar
menginsafinya. Untuk anak-anak sekolah diberikan latihan-latihan olahraga yang
dinamai Taiso, sangat baik untuk kesehatan mereka itu. Saya kira untuk
kebiasaan sehari-hari yang tertentu (misalnya senin) bagi anak-anak sekolah
maupun untuk para pegawai atau buruh untuk menghormati bendera kita (merah
putih) serta pula menyanyi-kan lagu kebangsaan atau lagu-lagu nasional
merupakan kebiasaaan yang diwariskan Jepang kepada bangsa Indonesia.
Bidang sosial Selama masa pendudukan Jepang kehidupan sosial masyarakat sangat
memprihatinkan. Penderitaan rakyat semakin bertambah, karena sega-la kegiatan
rakyat dicurahkan untuk memenuhi kebutuhan perang Jepang dalam menghadapi
musuh-musuhnya. Terlebih lagi rakyat dijadikan romusha (kerja paksa). Sehingga
banyak jatuh korban akibat kelaparan dan penyakit.
Bidang birokrasi. Kekuasaan Jepang atas wilayah Indonesia dipegang oleh
kalangan militer, yaitu dari angkatan darat (rikugun) dan angkatan laut
(kaigun). Sistem pemerintahan atas wilayah diatur berdasarkan aturan militer.
Dengan hilangnya orang Belanda di pemerintahan, maka orang Indonesia mendapat
kesempatan untuk menduduki jabatan yang lebih penting yang sebelumnya hanya
bisa dipegang oleh orang Belanda. Termasuk jabatan gubernur dan walikota di
beberapa tempat, tapi pelaksanaannya masih di bawah pengawasan Militer Jepang.
Pengalaman penerapan birokrasi di Jawa dan Sumatera lebih banyak daripada di
tempat-tempat lain. Namun, penerapan birokrasi di daerah penguasaan Angkatan
Laut Jepang agak buruk.
Bidang militer Kekuasaan Jepang atas wilayah Indonesia memiliki arti penting,
khususnya dalam bidang militer. Para pemuda bangsa Indonesia diberikan
pendidi-kan militer melalui organisasi PETA. Pemuda-pemuda yang tergabung dalam
PETA inilah yang nantinya menjadi inti kekuatan dan penggerak perjuangan rakyat
Indonesia mencapai kemerdekaannya.
Cita cita
ideal pendiri bangsa
Dalam meraih
cita-cita bersama, sebagai bangsa yang majemuk pasti memerlukan
idiologi pemersatu yang bisa diterima oleh semua warga negara. hal
itu telah dibuktikan oleh perjalanan sejarah bangsa ini sendiri. Dahulu, di
awal terbentuknya negara ini, dalam menyusun konstitusi, para
pemimpinnya melakukan perdebatan panjang dan tidak
mudah memperoleh titik temu. Oleh karena itu, sebagai
bangsa yang majemuk tentu memerlukan ideologi yang mampu
mempersatukan bagi seluruh warga negara yang memiliki latar
belakang berbeda-beda ini. Idiologi itu dirumuskan oleh pendiri bangsa dengan
sebutan Pancasila dan ketika itu ternyata berhasil diterima
menjadi idiologi milik bersama. Sebagai idiologi, Pancasila adalah
menjadi cita-cita seluruh bangsa ini. Bangsa ini bercita-cita menjadikan
seluruh warganya ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan
beradab, bersatu dalam kesatuan Republik Indonesia,
berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan
perwakilan, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Ke lima sila dari Pancasila itu seharusnya dijadikan cita-cita bagi seluruh
rakyat Indonesia.
Cita-cita bangsa
Indonesia sangat sederhana. Bangsa Indonesia hanya ingin mewujudkan suatu
negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Cita-cita bangsa
Indonesia itu terdapat dalam alinea ke-2 Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun
1945.
SEJARAH EKONOMI
INDONESIA SEJAK ORDE LAMA HINGGA ERA REFORMASI
1. PEMERINTAHAN
ORDE LAMA
Sejak berdirinya negara Republik Indonesia, sudah banyak tokok-tokoh
negara yang saat itu telah merumuskan bentuk perekonomian yang tepat bagi
bangsa Indonesia, baik secara individu maupun diskusi kelompok. Tetapi pada
pemerintah orde lama masih belum mampu memperbaiki keadaan ekonomi negara
Republik Indonesia yang memburuk.
- Orde lama
(Demokrasi Terpimpin)
Keadaan ekonomi keuangan
pada masa awal kemerdekaan amat buruk, antara lain disebabkan oleh :
a. Inflasi yang sangat tinggi, disebabkan karena beredarnya lebih dari satu
mata uang secara tidak terkendali. Pada waktu itu, untuk sementara waktu
pemerintah RI menyatakan tiga mata uang yang berlaku di wilayah RI, yaitu mata
uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang
pendudukan Jepang.
b. Adanya blokade ekonomi oleh Belanda sejak bulan November 1945 untuk
menutup pintu perdagangan luar negeri RI.
c. Kas negara kosong.
d. Eksploitasi
besar-besaran di masa penjajahan.
- Masa Demokrasi Liberal (1950-1957)
Masa ini disebut masa liberal, karena dalam politik maupun sistem
ekonominya menggunakan prinsip-prinsip liberal. Perekonomian diserahkan pada
pasar sesuai teori-teori mazhab klasik yang menyatakan laissez faire laissez
passer. Padahal pengusaha pribumi masih lemah dan belum bisa bersaing dengan
pengusaha nonpribumi, terutama pengusaha Cina. Pada akhirnya sistem ini hanya
memperburuk kondisi perekonomian Indonesia yang baru merdeka.
- Masa Demokrasi
Terpimpin (1959-1967)
Sebagai akibat dari dekrit presiden 5 Juli 1959, maka Indonesia menjalankan
sistem demokrasi terpimpin dan struktur ekonomi Indonesia menjurus pada sistem
etatisme (segala-galanya diatur oleh pemerintah). Dengan sistem ini, diharapkan
akan membawa pada kemakmuran bersama dan persamaan dalam sosial, politik,dan
ekonomi (mengikuti Mazhab Sosialisme). Akan tetapi, kebijakan-kebijakan ekonomi
yang diambil pemerintah di masa ini belum mampu memperbaiki keadaan ekonomi
Indonesia.
2. PEMERINTAHAN ORDE BARU
Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di
Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era
pemerintahan Soekarno. Orde Baru berlangsung dari tahun 1968 hingga 1998. Dalam
jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat
meski hal ini dibarengi praktek korupsi yang merajalela di negara ini. Selain
itu, kesenjangan antara rakyat yang kaya dan miskin juga semakin melebar.
Orde Baru, Pada 1968, MPR secara resmi melantik Soeharto untuk masa jabatan
5 tahun sebagai presiden, dan dia kemudian dilantik kembali secara
berturut-turut pada tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan [[1998].
Kebijakan Ekonomi pada Masa Orde
Baru
Pada masa Orde Baru, Indonesia melaksanakan pembangunan dalam berbagai
aspek kehidupan. Tujuannya adalah terciptanya masyarakat adil dan makmur yang
merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila. Pelaksanaan pembangunan
bertumpu pada TrilogiPembangunan, yang isinya meliputi hal-hal berikut.
1. Pemerataan
pembangunan dan hasil-hasilnya menuju terciptanya keadilan sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia.
2. Pertumbuhan ekonomi
yang cukup tinggi.
3. Stabilitas nasional
yang sehat dan dinamis.
Pembangunan nasional
pada hakikatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan
masyarakat Indonesia seluruhnya. Berdasarkan Pola Dasar Pembangunan Nasional
disusun Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang yang meliputi kurun waktu 25-30
tahun. Pembangunan Jangka Panjang (PJP) 25 tahun pertama dimulai tahun 1969 –
1994. Sasaran utama PJP I adalah terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat dan
tercapainya struktur ekonomi yang seimbang antara industri dan pertanian.
Selain jangka panjang juga berjangka pendek. Setiap tahap berjangka waktu lima
tahun. Tujuan pembangunan dalam setiap pelita adalah pertanian, yaitu
meningkatnya penghasilan produsen pertanian sehingga mereka akan terangsang
untuk membeli barang kebutuhan sehari-hari yang dihasilkan oleh sektor
industri. Sampai tahun 1999, pelita di Indonesia sudah dilaksanakan sebanyak 6
kali.
Dalam membiayai pelaksanaan pembangunan, tentu dibutuhkan dana yang besar.
Di samping mengandalkan devisa dari ekspor nonmigas, pemerintah juga mencari
bantuan kredit luar negeri. Dalam hal ini, badan keuangan internasional IMF
berperan penting. Dengan adanya pembangunan tersebut, perekonomian Indonesia mencapai
kemajuan. Meskipun demikian, laju pertumbuhan ekonomi yang cukup besar hanya
dinikmati para pengusaha besar yang dekat dengan penguasa. Pertumbuhan ekonomi
tidak dibarengi dengan pemerataan dan landasan ekonomi yang mantap sehingga
ketika terjadi krisis ekonomi dunia sekitar tahun 1997, Indonesia tidak mampu
bertahan sebab ekonomi Indonesia dibangun dalam fondasi yang rapuh. Bangsa
Indonesia mengalami krisis ekonomi dan krisis moneter yang cukup berat. Bantuan
IMF ternyata tidak mampu membangkitkan perekonomian nasional. Hal inilah yang
menjadi salah satu faktor penyebab runtuhnya pemerintahan Orde Baru tahun 1998.
3. PEMERINTAHAN REFORMASI
Pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto
mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden RI dan menyerahkan
jabatannya kepada wakil presiden B.J. Habibie. Peristiwa ini menandai
berakhirnya kekuasaan Orde Baru dan dimulainya Orde Reformasi.
Sidang Istimewa MPR yang mengukuhkan Habibie sebagai
Presiden, ditentang oleh gelombang demonstrasi dari puluhan ribu mahasiswa dan
rakyat di Jakarta dan di kota-kota lain. Gelombang demonstrasi ini memuncak
dalam peristiwa Tragedi Semanggi, yang menewaskan 18 orang.
Masa pemerintahan Habibie ditandai dengan dimulainya
kerjasama dengan Dana Moneter Internasional untuk membantu dalam proses
pemulihan ekonomi. Selain itu, Habibie juga melonggarkan pengawasan terhadap
media massa dan kebebasan berekspresi.
Presiden BJ Habibie mengambil prakarsa untuk melakukan
koreksi. Sejumlah tahanan politik dilepaskan. Sri Bintang Pamungkas dan Muchtar
Pakpahan dibebaskan, tiga hari setelah Habibie menjabat. Tahanan politik
dibebaskan secara bergelombang. Tetapi, Budiman Sudjatmiko dan beberapa
petinggi Partai Rakyat Demokratik baru dibebaskan pada era Presiden Abdurrahman
Wahid. Setelah Habibie membebaskan tahanan politik, tahanan politik baru
muncul. Sejumlah aktivis mahasiswa diadili atas tuduhan menghina pemerintah atau
menghina kepala negara. Desakan meminta pertanggungjawaban militer yang
terjerat pelanggaran HAM tak bisa dilangsungkan karena kuatnya proteksi
politik. Bahkan, sejumlah perwira militer yang oleh Mahkamah Militer Jakarta
telah dihukum dan dipecat karena terlibat penculikan, kini telah kembali duduk
dalam jabatan struktural.
Untuk memperbaiki perekonomian yang terpuruk, terutama
dalam sektor perbankan, pemerintah membentuk Badan Penyehatan Perbankan
Nasional (BPPN). Selanjutnya pemerintah mengeluarkan UU No. 5 Tahun 1999
tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat, serta UU No. 8
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
c. Kebebasan menyampaikan pendapat dan pers
Kebebasan menyampaikan pendapat dalam masyarakat mulai
terangkat kembali. Hal ini terlihat dari munculnya partai-partai politik dari
berbagai golongan dan ideologi. Masyarakat bisa menyampaikan kritik secara
terbuka kepada pemerintah. Di samping kebebasan dalam menyatakan pendapat,
kebebasan juga diberikan kepada pers. Reformasi dalam pers dilakukan dengan
cara menyederhanakan permohonan Surat Izin Usaha Penerbitan (SIUP).
d.
Pelaksanaan Pemilu
Pada masa pemerintahan Habibie, berhasil diselenggarakan pemilu
multipartai yang damai dan pemilihan presiden yang demokratis. Pemilu tersebut
diikuti oleh 48 partai politik. Keberhasilan lain masa pemerintahan Habibie adalah
penyelesaian masalah Timor Timur. Usaha Fretilin yang memisahkan diri dari
Indonesia mendapat respon. Pemerintah Habibie mengambil kebijakan untuk
melakukan jajak pendapat di Timor Timur. Referendum tersebut dilaksanakan pada
tanggal 30 Agustus 1999 di bawah pengawasan UNAMET. Hasil jajak pendapat
tersebut menunjukkan bahwa mayoritas rakyat Timor Timur lepas dari Indonesia.
Sejak saat itu Timor Timur lepas dari Indonesia. Pada tanggal 20 Mei 2002 Timor
Timur mendapat kemerdekaan penuh dengan nama Republik Demokratik Timor Leste
dengan presidennya yang pertama Xanana Gusmao dari Partai Fretilin.
GOOGLE : Drs. Dumairy,
1997: Perekonomian Indonesia, Penerbit Erlangga, Jakarta.
