ETIKA DALAM KEGIATAN BERBISNIS

TUGAS 2

Etika bisnis merupakan cara untuk melakukan kegiatan bisnis, yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan dan juga masyarakat. Etika Bisnis dalam suatu perusahaan dapat membentuk nilai, norma dan perilaku karyawan serta pimpinan dalam membangun hubungan yang adil dan sehat dengan pelanggan/mitra kerja, pemegang saham, masyarakat.

Perusahaan meyakini prinsip bisnis yang baik adalah bisnis yang beretika, yakni bisnis dengan kinerja unggul dan berkesinambungan yang dijalankan dengan mentaati kaidah-kaidah etika sejalan dengan hukum dan peraturan yang berlaku.Pentingnya etika bisnis tersebut dapat di terapkan baik di lingkup makro maupun di lingkup mikro.

v  Ada tiga pendekatan dasar dalam merumuskan tingkah laku etika bisnis, yaitu :

1.      Utilitarian Approach : setiap tindakan harus didasarkan pada konsekuensinya. Oleh karena itu, dalam bertindak seseorang seharusnya mengikuti cara-cara yang dapat memberi manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat, dengan cara yang tidak membahayakan dan dengan biaya serendah-rendahnya.

2.      Individual Rights Approach : setiap orang dalam tindakan dan kelakuannya memiliki hak dasar yang harus dihormati. Namun tindakan ataupun tingkah laku tersebut harus dihindari apabila diperkirakan akan menyebabkan terjadi benturan dengan hak orang lain.

3.      Justice Approach : para pembuat keputusan mempunyai kedudukan yang sama, dan bertindak adil dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan baik secara perseorangan ataupun secara kelompok.

• Hal-hal yang dilarang dalam bisnis adalah sebagai berikut:

1.Menyembunyikan harga kini dalam hal ini Rasulullah bersabda yang artinya:
“dari Thowus, dari Ibnu Abbas RA berkata: Bersabda Rasullullah SAW “Janganlah kamu menjemput para pedagang yang membawa dagangan mereka sebelum diketahui harga pasaran dan janganlah orang kota menjual barang yang diketahui orang desa”.Aku bertanya kepada Ibnu Abbas: “Apa yang dimaksud dari sabda Rosul? Jawab Ibnu Abbas,”Maksudnya,janganlah orang kota menjadi perantara bagi orang desa”.

2.Riba
Dalam berbisnis hendaklah harus bersih dari unsur-unsur riba yang telah jelas-jelas dilarang oleh Allah.sebaliknya menggalakkan jual beli dan investasi.

3.Menipu
Islam mengharamkan penipuan dalam semua aktivitas manusia,termasuk dalm kegiatan bisnis dan jual beli.memberikan informasi yang tidak benar, mencampur barang yang baik dengan buruk termasuk dalam kategori penipuan.

4.Mengurangi timbangan dan takaran salah satu cermin keadilan adalah menyempurnakan timbangan dan takaran.inilah yang sring diulang dalan Al-Quran”Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar,dan timbanglah dengan neraca yang benar itulah lebih utama bagimu dan baik akibatnya.”

5.Mengukur Pembayaran Utang mIslam yang mewajibkan sikap adil dengan melunasi utang jika sudah sanggup membayarnya,agar terlepas tanggungjawabnya.Jika seseorang mampu membiayai utang tetapi ia tidak melakukannya maka ia bertindak zalim.

6.Menjual Belikan yang Haram Barang yang diperjual belikan haruslah barang yang halal baik zat maupun sifat-sifatnya,bukan memperdagangkan barang-barang yang telah diharamkan oleh Allah.

7.Ihtikar
Islam memberikan jaminan kebebasan pasar dan kebebasan individu untuk melakukan bisnis,namun islam melarang perilaku mementingkan diri sendiri,mengeksploitasi keadaan yang umumnya didorong oleh sifat tamak sehingga menyulitkan dan menyusahkan orang banyak.

8.Memakai sistem ijon Akad jual beli yang mengandung unsur-unsur gharar dapat menimbulkan perselisihan,karena barang yang diperjualbelikan tidak diketahui dengan baik sehingga dapat dimungkinkan mengandung unsur penipuan

v  Hal-hal Yang di perbolehkan  Dalam kegiatan Bisnis

1.      Menuangkan ke dalam Hukum Positif

Perlunya sebagian etika bisnis dituangkan dalam suatu hukum positif yang menjadi Peraturan Perundang-Undangan dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum dari etika bisnis tersebut, seperti “proteksi” terhadap pengusaha lemah.

2.       Pengembangan Tanggung Jawab Sosial (Social Responsibility)

Pelaku bisnis disini dituntut untuk peduli dengan keadaan masyarakat, bukan hanya dalam bentuk “uang” dengan jalan memberikan sumbangan, melainkan lebih kompleks lagi.

3.      Memelihara Kesepakatan

Memelihara kesepakatan atau menumbuhkembangkan Kesadaran dan rasa Memiliki terhadap apa yang telah disepakati adalah salah satu usaha menciptakan etika bisnis.

4.      Menggunakan niat yang tulus

Dari Umar bin Khaththab, RA, Rassulullah SAW bersabda : sesungguhnya amal itu dinilai bila disertai dengan niat. Dan sesungguhnya masing-masing orang mendapatkan balasan dari perbuatannya sesuai dengan niatnya(Bukhari dan Muslim)

5.      Al Qur’an dan Hadist sebagai pedoman

Al Qur’an sebagai pedoman untuk manusia, termasuk dalam melakukan bisnis. Dalam surat Al Jaatsiyah ayat 20: Al Qur’an ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini.

6.      Meneladani akhlak Rasulullah SAW

Rassulullah SAW bersabda : “Kamu semua tidak mungkin mempergauli orang lain dengan hartamu saja, tetapu hendaklah seseorang dari kamu semua mempergauli mereka dengan muka berseri-seri dan budi pekerti yang baik.” (Thabrani dan Baihaqi).

7.      Melakukan Jual-Beli yang Halal

Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Rasulullah SAW juga menganjurkan jual-beli yang halal dan sedapat mungkin menghindari syubhat, apalagi yang haram.

8.      Melaksanakan keadilan

Allah menganjurkan untuk berbuat adul dalam berbisnis dan kediatan lainnya. Dalam surat Ar Rahman ayat 9,Al An’am ayat 152, Al Israa’ ayat 35, Huud ayat 85,dan surat Al A’raaf ayat 85 menjelaskan bahwa kita harus berbuat keadilan dalam berbsnis.

9.      Melaksanakan kejujuran

Rasulullah SAW bersabda :  pedagang yang jujur dan dapat dipercaya termasuk golongan para nabim orang yang benar-benar tulus dan para syuhada.(Tirmidzi, Darimi dan Daraqutni)

10.  Menepati janji

Rasulullah SAW berkata :”Engkau telah membuatku resah, aku berada disini menunggumu”(Abu Daud).     Saat Rasulullah resah menunggu sahabatnya yakni Abdullah Bin Abdul Hamzah karena 3 hari terlupa untuk mengantar Rasulullah untuk melakukan tugas kenabiannyam dan Rasulullah SAW menepati janjinya selama 3 hari menunggu di tempatnya tersebut.

11.  Menunaikan Hak

12.   Menuliskan Muamalah yang Tidak Tunai

13.  Menggunakan Barang Tanggungan

14.  Menggunakan Persetujuan Kedua Belah Pihak

15.   Bertawakal kepada Allah

16.  Melipatgandakan Harta

17.  Mengingat Allah

18.  Saling Menolong dalam Bisnis

Kesimpulan : dewasa ini etika dalam berbisnis sangatlah penting untuk di perhatikan.  di tengah maraknya persaingan bisnis yang semakin ketat memang perlu memiliki etika yang baik,moral yang baik dalam berbisnis , agar dapat membangun hubungan yang baik dengan rekan kerja ataupun dengan konsumen. Hal terpenting dalam etika berbisnis adalah kejujuran.  karena jika seorang pemimpin mempunyai sikap jujur maka hal tersebut menjadi kunci agar dapat di terima /disukai dengan rekan kerja ataupun para konsumen, Dan menjauhi hal-hal yang dilarang dalam berbisnis. bersaing secara sehat,mentaati kaidah-kaidah etika berbisnis sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku agar bisnis dapat terus bertahan di tengah maraknya persaingan bisnis.  Tetaplah menghasilkan karya-karya yang baik agar konsumen/rekan kerja memperoleh kepuasan dan terus  percaya pada hasil bisnis yang dikelola.

  

Sumber :

https://id.wikipedia.org/wiki/Etika_bisnis

 http://pengertianetikabisnisme+u.htm

  http://prinsipetikabisnis_pustakamanajemen.htm

http://lailasoftskill.blogspot.co.id/2013/10/2-etika-dalam-bisnis.html

http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2011/11/perilaku-etika-dalam-bisnis/

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/id/gui/26697/code.pdf

http://igamuhammad.blogspot.com/2013/10/perilaku-etika-dalam-bisnis.html

http://zonaekis.com/larangan-larangan-dalam-etika-bisnis-islam/

http://noviyuliyawati.wordpress.com/2013/10/23/perilaku-etika-dalam-bisnis/

http://valiani-softskill.blogspot.com/2013/10/perilaku-etika-dalam-bisnis_4.html

http://ikkyfadillah.tumblr.com/post/100288234694/perilaku-etika-dalam-bisnis

https://selaludagmar.wordpress.com/2012/03/14/strategi-bisnis-melihat-perilaku-bisnis-yang-dianjurkan-dan-yang-dilarang-menurut-islam/

E-Faktur

·         

TUGAS 1 

DEFINISI E-FAKTUR

Faktur pajak elektronik atau yang biasa di sebut E-faktur merupakan faktur pajak yang di buat melalui applikasi atau sistem elektronik yang di tentukan dan di sediakan oleh direktorat jendral pajak. E-faktur adalah pembuatan,pembetulan atau penggantian faktur pajak online. Perusahaan dapat melakukan instalasi e-faktur pada komputer dan akan secara otomatis menghubugkan e-faktur dengan program e-SPT,pembuatan SPT masa PPN pun akan lebih mudah.

·         LATAR BELAKANG E-FAKTUR

Baru-baru ini direktorat jendral pajak (DJP) meluncurkan sistem baru dalam pembayaran faktur pajak. Faktur pajak elektronik adalah Faktur Pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Pasal 1 ayat (1) Per 16/Pj/2014) atau yang sering di sebut sebagai e-faktur.

Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP)

e-Faktur adalah pembuatan, pembetulan atau penggantian faktur pajak On-line.

Selama ini ada banyak kasus yang dilakukan oleh oknum pengusaha untuk memalsukan atau menyalahgunakan Faktur Pajak untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan mengambil uang Negara yang berasal dari PPN. Modus penyalahgunaan Faktur Pajak ini dapat dilakukan akibat masih lemahnya sistem pengawasan terhadap penerbitan Faktur Pajak yang dilakukan oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak.

Untuk mengatasi penyalahgunaan dan pemalsuan Faktur Pajak ini, pihak Direktorat Jenderal Pajak senantiasa berupaya dengan menciptakan regulasi dan sistem baru untuk menutupi kelemahan-kelemahan yang dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab tersebut. Salah satu inovasi terbaru adalah dengan menciptakan pengawasan melalui pemberian nomor Faktur Pajak yang dikendalikan secara sistem oleh Direktorat Jenderal Pajak serta rencana penerapan sistem penerbitan Faktur Pajak secara elektronik yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.011/2013 serta PER – 16/PJ/2014.

Yang mendasari  direktorat jendral pajak (DJP) membuat aplikasi ini adalah karena memperhatikan masih terdapat penyalahgunaan faktur pajak,diantarnya wajib pajak non pengusaha kena pajak (PKP)yang menerbitkan faktur pajak padahal tidak berhak menerbikan faktur pajak. Faktur pajak yang terlambat di terbitkan,faktur pajak fiktif ,atau faktur pajak ganda juga karena beban administrasi yang begitu besar bagi pihak DJP maupun pikah PKP.

Seluruh pengusaha kena pajak wajib membuat e-faktur kecuali pengusaha eceran. Dan pengusaha kena pajak yang telah di tetapkan dengan keputasan direktur jendral pajak diwajibkan untuk membuat e-faktur.

Dibuatnya  e-faktur mempermudah pelayanan karena akan mempercepat proses pemeriksaan, pelaporan, dan pemberian nomor seri faktur pajak. Selain itu juga sistem berbasis elektronik ini akan meminimalkan penyalahgunaan penggunaan faktur pajak oleh perusahaan fiktif atau pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga potensi pajak yang hilang menjadi sangat kecil. Dan pengguna akan merasa nyaman baik dalam hal proses pekerjaan maupun penyimpanan hasil pekerjaan. Penerbitan Faktur Pajak tidak lagi membutuhkan tanda tangan basah karena Faktur pajak elektronik ini menggunakan tanda tangan digital (digital signature) berbentuk QR code, kemudian tidak ada kewajiban untuk mencetak faktur pajak, serta aplikasi ini merupakan satu kesatuan dengan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) yang selama ini dilaporkan melalui e-SPT.

. Satu keunggulan dari e-Faktur ini adalah Pengusaha Kena Pajak tidak perlu lagi mencetak Faktur Pajaknya dalam bentuk hardcopy dan tidak perlu lagi menandatangani Faktur Pajak secara manual karena nantinya akan diberikan barcode sebagai pengganti tandatangan manual. Dengan di buatnya e-faktur ini di harapkan dapat membangun sistem perpajakan yang lebih baik di masa depan .

·         PERATURAAN E-FAKTUR

1)      Pengumuman no.6/PJ 02/2015 Tentang Penegasan Atas E-Faktur

Sehubungan dengan implementasi Faktur Pajak berbentuk elektronik (e-Faktur), dengan ini

disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemberlakuan e-Faktur dimaksudkan untuk memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan bagi Pengusaha Kena Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan khususnya pembuatan Faktur Pajak.
2. Sesuai dengan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak mengaturbahwa Pengusaha Kena Pajak yang diwajibkan membuat Faktur Pajak berbentuk elektronik ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.
3.   Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-136/PJ/2014 tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak yang Diwajibkan Membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik, telah ditetapkan Pengusaha Kena Pajak yang dikukuhkan pada Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah DJP di Pulau Jawa dan Bali diwajibkan membuat e-Faktur mulai tanggal 1 Juli  2015.
4. Sesuai dengan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.03/2013 tentang tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak mengatur bahwa Pengusaha Kena Pajak yang telah diwajibkan membuat Faktur Pajak berbentuk elektronik namun tidak membuat Faktur Pajak berbentuk elektronik atau membuat Faktur Pajak berbentuk elektronik namun tidak mengikuti tata cara yang telah ditentukan, Pengusaha Kena Pajak tersebut dianggap tidak membuat Faktur Pajak.
5.  Pengusaha Kena Pajak yang tidak membuat Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 4 dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan pajak sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
6. Faktur Pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada angka bukan merupakan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak Pembeli Barang Kena Pajak dan/atau Penerima Jasa Kena Pajak,
7.  Sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik mengatur bahwa Faktur Pajak berbentuk elektronik, yang selanjutnya disebut e-Faktur, adalah Faktur Pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
8. Aplikasi atau sistem elektronik yang digunakan untuk membuat e-Faktur adalah aplikasi desktop yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang dapat diunduh di:

a. http://svc.efaktur.pajak.go.id/installer/EFaktur Windows 32bit.zip (untuk Windows 32 bit);

b. http://svc.efaktur.paiak.go.id/installer/EFaktur Windows 64bit.zip (untuk Windows 64 bit);

c. http://svc.efakturpalak.cio.id/installer/EFaktur Lin32.zip (untuk Linux 32 bit);

d. http://svc.efakturpaiak.go.id/installer/EFaktur Lin64.zip (untuk Linux 64 bit); atau

e. http://svc.efakturpaiak.go.id/installer/EFaktur Mac64.zip (untuk Macinthos 64 bit) 

9. Aplikasi e-Faktur sebagaimana dimaksud pada angka 8 dapat dipergunakan untuk membuat e-Faktur mulai tanggal 1 Juli 2015 untuk Pengusaha Kena Pajak yang dikukuhkan pada Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah DJP di Pulau Jawa dan Bali, kecuali Pengusaha Kena Pajak yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagai Pengusaha Kena Pajak yang diwajibkan membuat e-Faktur selain tanggal tersebut.

10. Aplikasi e-Faktur merupakan aplikasi untuk membuat Faktur Pajak berbentuk elektronik yang sekaligus satu kesatuan untuk membuat e-SPT Masa PPN 1111. Pengusaha Kena Pajak yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagai Pengusaha Kena Pajak yang diwajibkan membuat e -Faktur wajib membuat e-SPT Masa PPN 1111 dengan menggunakan aplikasi e-Faktur.

11. Pengusaha Kena Pajak yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagai Pengusaha Kena Pajak yang diwajibkan membuat e-Faktur dan yang menggunakan deemed Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2010 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Mempunyai Peredaran Usaha Tidak Melebihi Jumlah Tertentu dan Peraturan Menteri Keuangan 79/PMK.03/2010 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Kegiatan Usaha Tertentu, e-SPT Masa PPN 1111DM dibuat dengan menggunakan aplikasi e-SPT Masa PPN 1111DM.

12. Salah satu syarat untuk menggunakan aplikasi e-Faktur, Pengusaha Kena Pajak harus memiliki sertifikat elektronik. Syarat dan ketentuan untuk memperoleh sertifikat elektronik telah diatur dalam Pasal 9A ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 sebagaimana telahdiubah terakhir dengan PER-17/PJ/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan tata Cara Pembatalan Faktur Pajak.

13. Pengusaha Kena Pajak yang telah diwajibkan membuat e-Faktur dan belum memiliki sertifikat elektronik diminta untuk segera mengajukan permintaan sertifikat elektronik melalui KantorPelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

14. Dihimbau kepada seluruh Pembeli Barang Kena Pajak dan/atau Penerima Jasa Kena Pajak yang menerima Faktur Pajak dari Pengusaha Kena Pajak yang telah ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang diwajibkan membuat e-Faktur agar memastikan bahwa:

a. Faktur Pajak yang diterima tersebut merupakan e-Faktur (tampilan sebagaimana contoh

terlampir);

b. Keterangan yang tercantum dalam e-Faktur tersebut sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau sesungguhnya melalui:

1) Fitur Pajak Masukan pada aplikasi e-Faktur (bagi Pembeli Barang Kena Pajak dan/atau

Penerima Jasa Kena Pajak yang merupakan Pengusaha Kena Pajak yang telah memiliki

aplikasi e-Faktur); dan/atau

2) Pemindaian barcode/QR Code yang tertera pada e-Faktur (handphone atau smartphone

tertentu dapat melakukan scanning QR Code).

Dengan melakukan validasi tersebut Pembeli Barang Kena Pajak dan/atau Penerima Jasa Kena Pajak telah berperan secara aktif untuk memastikan bahwa Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang telah dibayar ke Pengusaha Kena Pajak Penjual Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak disetor ke Kas Negara.

15. Pengumuman ini sekaligus merupakan surat pemberitahuan dan undangan kepada seluruh pengusaha kena pajak yang belum memiliki sertifikat elektronik untuk segera mengurus melalui kantor pelayanan pajak tempat pengusaha kena pajak dikukuhkan.

Demikian untuk dimaklumi.

Tenibusan:

1. Direktur Jenderal Pajak;

2. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;

3. Direktur Transformasi Proses Bisnis;

4. Direktur Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi;

5. Direktur Teknologi Informasi Perpajakan;

6. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat;

7. Kepala Kantor Wilayah DJP di seluruh Indonesia;

8. Kepala Kantor Pelayanan Pajak di seluruh Indonesia;

9. Kepala Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan; dan

10. Kepala Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan di seluruh Indonesia.

2)      Peraturan Dirjen Pajak Nomer Per-16/PJ/2014 Tentang Tata Cara Pembuatan & Pelaporan E-faktur.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK 

Menimbang :

A. bahwa ketentuan mengenai Faktur Pajak berbentuk elektronik (e-Faktur) telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.03/2013 tentang Tata Cam Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak;

B. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2), Pasal 11 ayat (1), Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), dan Pasal 19 huruf Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/ PM K.03 / 2013 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/ PMK.03 / 2013 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak;

4. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 17 / PJ /2014;

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TATA CARA PEMBUATAN DAN PELAPORAN FAKTUR PAJAK BERBENTUK ELEKTRONIK.

Pasal 1

(1)   Faktur Pajak berbentuk elektronik, yang selanjutnya disebut e-Faktur, adalah Faktur Pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

(2)    Pengusaha Kena Pajak yang diwajibkan membuat e-Faktur adalah

Pengusaha Kena Pajak yang telah ditetapkan dengan Keputusan

Direktur Jenderal Pajak.

(3)   Aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan petunjuk penggunaan (manual user) yang merupakan satu kesatuan dengan aplikasi atau sistem elektronik tersebut.

Pasal 2

(1) Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) wajib membuat e-Faktur untuk setiap:

a.       penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan/atau Pasal 16D Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009; dan/atau

b.      penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. 

(2) Kewajiban pembuatan e-Faktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak:

a. yang dilakukan oleh pedagang eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20  Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012;

b. yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak Toko Retail kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16E Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009; dan c. yang bukti pungutan Pajak Pertambahan Nilainya berupa dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 ten tang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.

(3) Tata cara pembuatan Faktur Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c mengikuti ketentuan

peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Pasal 3

e-Faktur wajib dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) pada:

a.       saat penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksuddalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan/atau Pasal 16D Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009

b. saat penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf           Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009; c saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak;

c.  saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan; atau

d.      saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.

Pasal 4

(1)   e-Faktur harus mencantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan. Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat:

a.              nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak

b.             nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;

c.              jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga

d.             Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;

e.              Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut.

f.              kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan

g. nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

(2) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa tanda tangan elektronik.

Pasal 5

(1) e-Faktur dibuat dengan menggunakan mata uang Rupiah.

(2) Untuk penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang menggunakan mata uang selain Rupiah maka harus terlebih dahulu dikonversikan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku menurut Keputusan Menteri Keuangan pada saat pembuatan e-Faktur.

Pasal 6

Atas e-Faktur yang salah dalam pengisian atau salah dalam penulisan, sehingga tidak memuat keterangan yang lengkap, jelas dan benar, Pengusaha Kena Pajak yang membuat e-Faktur tersebut dapat membuat e-Faktur pengganti melalui aplikasi atau sistem elektronik

yang ditentukan dan/atau disediakan Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 7

Dalam hal terdapat pembatalan transaksi penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang e-Fakturnya telah dibuat, Pengusaha Kena Pajak yang membuat e-Faktur harus melakukan pembatalan e-Faktur melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 8

(1) Atas hasil cetak e-Faktur yang rusak atau hilang, Pengusaha Kena Pajak yang membuat e-Faktur dapat melakukan cetak ulang melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan Direktorat Jenderal Pajak.

(2) Atas data e-Faktur yang rusak atau hilang, Pengusaha Rena Pajak dapat mengajukan permintaan data e-Faktur ke Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan dengan menyampaikan surat Permintaan data e-Faktur sebagaimana diatur dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

(3) Permintaan data e-Faktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbatas pada data e-Faktur yang telah diunggah (upload) ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 9

(1)   Dalam hal terjadi keadaan tertentu yang menyebabkan Pengusaha Kena Pajak tidak dapat membuat e-Faktur, Pengusaha Kena Pajak diperkenankan untuk membuat Faktur Pajak berbentuk kertas (hardcopy).

(2)   Keadaan tertentu yang menyebabkan Pengusaha Kena Pajak tidak dapat membuat e-Faktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keadaan yang disebabkan oleh peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran, dan sebab lainnya di luar kuasa Pengusaha Kena Pajak, yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

(3)   Dalam hal kcadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan telah berakhir oleh Direktur Jenderal Pajak, data Faktur Pajak berbentuk kertas (hardcopy) yang dibuat dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diunggah (upload) ke Direktorat Jenderal Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mendapatkan persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 10

(1)   Bentuk e-Faktur adalah berupa dokumen elektronik Faktur Pajak, yang merupakan hasil keluaran (output) dari aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan olch Direktorat Jenderal Pajak.

(2)   e-Faktur tidak diwajibkan untuk dicetak dalam bentuk kertas  (hardcopy).

Pasal 11

(1)   e-Faktur wajib dilaporkan oleh Pengusaha Kena Pajak keDirektorat Jenderal Pajak dengan cam diunggah (upload) ke Direktorat Jenderal Pajak dan memperoleh persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak.

(2)   Pelaporan e-Faktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan aplikasi atau sistem elektronik yang telah ditentukan dan/atau disediakan Direktorat Jenderal Pajak.

(3)   Direktorat Jenderal Pajak memberikan persetujuan untuk setiap e-Faktur yang telah diunggah (upload) sepanjang Nomor Seri Faktur Pajak yang digunakan untuk penomoran e-Faktur tersebut adalah Nomor Seri Faktur Pajak yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Pengusaha Kena Pajak yang membuat e-Faktur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(4)   e-Faktur yang tidak memperoleh persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak bukan merupakan Faktur Pajak.

Pasal 12

Pada scat Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku:

a. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/ PJ / 2012 Tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara

Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak dan perubahannya dinyatakan tetap berlaku.

b. Ketentuan terkait dengan bentuk, ukuran, tata cara pengisian keterangan, prosedur pemberitahuan dalam rangka pembuatan, tata cara pembetulan atau penggantian, dan tata cam pembatalan e-Faktur yang tidak diatur secara khusus pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, mengikuti ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 Tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak dan perubahannya.

Pasal 13

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2014.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 20 Juni 2014

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

A.    FUAD RAHMANY

Sumber :

http://data-pajak.blogspot.co.id/2014/09/faktur-pajak-elektroonic-e-faktur.html

http://www.online-pajak.com/id/berita-dan-tips/e-faktur-peraturan-per-16-pj-2014

http://visitama.co.id/faktur-pajak-elektronik-e-faktur/

http://www.pajak.go.id/content/article/djp-dan-pkp-siap-melaksanakan-e-faktur 

http://www.pajak.go.id/sites/default/files/info-pajak/PENG-6%20PJ02%202015%20Penegasan%20Atas%20e-Faktur.PDF

 http://www.pajak.go.id/content/peraturan-dirjen-pajak-nomor-16pj2014

http://www.pajak.go.id/sites/default/files/info-pajak/PER-16%20PJ%202014%20Tata%20Cara%20Pembuatan%20dan%20Pelaporan%20Faktur%20Pajak%20Berbentuk%20Elektronik.PDF